Soal Udang Terpapar Radioaktif Cs-137 di AS, Ini Arahan Menko Pangan untuk BPOM RI

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan memberikan instruksi khusus kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) terkait udang beku milik PT Bangun Samudera Makmur di Serang yang diekspor ke Amerika Serikat (AS) terdeteksi kontaminasi zat radioaktif Cs-137.

"Komunikasi (dengan pihak terkait), pak. Tidak usah menunggu keputusan saya. (Laksanakan tugas) untuk membela merah putih," kata Zulhas kepada Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam keterangan resminya, Jumat (12/9/2025).

Ikrar menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri. Dalam pertemuan yang melibatkan kurang lebih 21 pimpinan dan perwakilan kementerian/lembaga (K/L) serta instansi lain tersebut, dibahas penanganan kerawanan bahaya radiasi radionuklida Cesium-137 (Cs-137) dan kesehatan pada masyarakat berisiko terdampak.

Kasus kontaminasi dan penarikan produk udang beku ini menimbulkan perhatian internasional. Hal ini dapat membawa dampak buruk terhadap ekonomi, kepercayaan konsumen, dan regulasi ekspor Indonesia.

"Pemerintah kita menaruh perhatian penuh atas dugaan pencemaran Cs-137 udang Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat, sehingga terjadi recall atau pengiriman balik ke Indonesia," tegas Zulhas.

Zulkifli Hasan menerangkan bahwa industri udang adalah aset negara Indonesia, yang menyerap ribuan tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap ekspor Indonesia. Dikutip dari situs Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) udang merupakan komoditas unggulan ekspor perikanan Indonesia.

Volume ekspor udang Indonesia pada 2024 mencapai 214,58 ribu ton dengan nilai keekonomian USD 1,68 miliar. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara ke-5 eksportir udang terbesar di dunia setelah Ekuador, India, Vietnam, dan Tiongkok, dengan AS sebagai pasar utama ekspornya. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi nelayan, pekerja, dan pengusaha di bidang udang ini.

"Kami telah melakukan investigasi dengan hati-hati menggunakan pendekatan ilmiah sesuai standar internasional dan keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama kita," tutur Zulhas.

Senada, Taruna Ikrar menegaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan KKP untuk memastikan kejadian serupa tidak lagi terulang.

"Kami berkomitmen menjalankan tugas dengan profesional dan sesuai kewenangan untuk melindungi konsumen serta menjaga reputasi ekspor Indonesia di pasar internasional," kata Ikrar.

(dpy/up)