Zulhas Ungkap Pesan Prabowo Kekayaan RI Terbang ke Luar Negeri Tembus Rp 4.875 T

Jakarta -

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) buka-bukaan soal pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai kebocoran kekayaan Indonesia ke luar negeri. Pesan itu diungkapkan Prabowo dalam beberapa rapat terbatas yang dilakukan di kediamannya, Hambalang, Jawa Barat, pekan kemarin.

Hari Selasa dan Rabu 20-21 Agustus 2025 yang lalu, rapat diadakan Prabowo di Hambalang. Pembahasan yang dilakukan beragam, mulai soal pengelolaan pangan, pengelolaan lahan negara, penindakan tambang ilegal, hingga arah pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Zulhas, dalam rapat itu Prabowo juga menekankan soal kekayaan Indonesia yang sebagian besar bocor dan dibawa ke luar negeri. Menurutnya, dari data yang dipaparkan Prabowo dari Bank Indonesia, selama satu dekade terakhir, ada sekitar US$ 300 miliar atau sekitar Rp 4.875 triliun (kurs Rp 16.250) kekayaan yang hilang ke luar negeri.

"Ya, tentu pertama, kita kan negara yang sangat kaya, ya. Tapi bolak-balik Bapak menyampaikan, kekayaan kita itu sebagian besar dibawa keluar. Dan itu data-datanya akurat. Dari BI, ya. Sepuluh tahun terakhir saja kan US$ 300 miliar lebih yang keluar," sebut Zulhas ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025) kemarin.

Menurutnya kekayaan itu baru bisa kembali ke Indonesia sebagian karena kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty, namun kebijakan ini tentu tak bisa diberikan setiap saat.

Maka dari itu, Zulhas bilang, Prabowo meminta agar kabinetnya ikut menjaga dan mengelola dengan baik kekayaan Indonesia. Tata kelola harus diperbaiki, dan pengelolaan kekayaan yang ilegal dan melanggar harus ditindak.

"Sementara yang masuk, yang surplus, yang plus itu baru waktu kita mengadakan tax amnesty. Itu artinya, kita harus betul-betul menjaga, mengelola kekayaan kita itu," lanjut Zulhas.

Prabowo, kata Zulhas, memberikan penekanan agar kekayaan Indonesia bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Sebesar-besarnya untuk pembangunan bagi rakyat, sesuai dengan Pasal 33. Bahwa kekayaan alam yang menguasai hajat orang banyak itu dipergunakan sebesar-besar bagi pembangunan rakyat. Dan itulah yang akan kita perjuangkan," tegas Zulhas.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga ikut dalam rapat yang sama mengatakan dirinya mendapatkan arahan soal penataan kembali lahan-lahan tambang. Hal itu merupakan bagian dari kerja Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Prabowo, kata Bahlil, juga menekankan agar apabila ada pelanggaran harus diproses hukum sebagaimana mestinya tanpa pandang bulu.

"Presiden dalam arahannya, melakukan memerintahkan tim, Satgas yang dipimpin pak Menhan, kami adalah anggotanya nanti akan melakukan penataan kembali. Kalau ada pelanggaran harus dilakukan proses sebagaimana mestinya," ujar Bahlil ditemui di tempat yang sama.

Simak juga Video: Prabowo Sebut Belanda Rampas US$ 31 T Selama Menjajah Indonesia

(acd/acd)