Soal Kabinet Prabowo, PDIP: Kalau Bisa Kementerian Strategis oleh Profesional

Jakarta -

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan pembentukan kabinet pemerintahan selanjutnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.Ia mengatakan pihaknya tak dapat menilai keputusan Prabowo dalam memilih kabinet di pemerintahannya.

"Yang pertama, kita tempatkan secara proporsional. Urusan pembentukan kabinet sepenuhnya merupakan prerogatif presiden. Kami tidak punya pretensi untuk menilai apa yang akan diputuskan oleh Bapak Presiden," ucap Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah dalam tayangan yang diterima detikcom, Selasa (6/8/2024).

Sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bercerita bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan menteri kabinetnya pada 21 Oktober 2024. Luhut menyebut Prabowo telah menyiapkan segala sesuatunya dengan sistematis.

Hal tersebut disampaikan Luhut saat menghadiri launching buku 'Sea Power Indonesia di Era Indo Pasifik' karya mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Marsetio. Luhut mulanya berbicara soal koordinasi antara pemerintahan kini dan mendatang akan terus berjalan.

"Kami yakin second cabinet yang dijanjikan Prabowo akan menjadi kenyataan, realitas. Walaupun pada saat yang sama tentu tidak bisa dihindari masuknya partai-partai politik yang sudah bersama dengan Bapak Prabowo," imbuhnya.

Meski menegaskan hak prerogatif presiden, Said juga menyampaikan harapan agar posisi strategis dalam kabinet dapat diisi oleh tokoh-tokoh yang kompeten, termasuk mereka yang berasal dari partai politik pendukung.

"Saya minta untuk hal-hal kalau bisa kementerian-kementerian yang strategis hendaknya dapat diberikan kepada orang-orang atau tokoh yang profesional (di second kabinet) seperti kementerian keuangan, bapenas dan lain-lain karena itu penting," tambah Said.

Pilkada 2024

Said juga mengungkapkan dinamika koalisi partai politik dan pemilihan kepala daerah, terutama wacana dibentuknya KIM Plus. Said mengatakan saat ini komunikasi antarpartai masih berjalan dengan baik meskipun belum ada kesepakatan final.

"Kemarin sudah menyampaikan, kami menghormati koalisi KIM Plus. karena setiap partai ada otonomi dan kedaulatan masing-masing. Tapi interaksi antar partai terus berjalan," ungkapnya.

Soal peluang PDIP bergabung dengan KIM Plus, Said belum sepenuhnya menbenarkan. Ia mengatakan saat ini partainya masih belum menentukan bergabung ke KIM Plus.

"Kalau teorinya teori probably, mungkin iya mungkin tidak," cetusnya.

"Kan persoalannya di KIM Plus juga belum mengerucut satu nama. Kecuali figur pertamanya, figur keduanya belum. Marilah kasih kesempatan kami partai politik ini terus menerus melakukan komunikasi lintas partai," lanjut Said.

(prf/ega)