Kompensasi Pengalihan TKD, Pendanaan Kopdes Merah Putih Capai Rp 16 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan dukungan anggaran untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, melalui pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dukungan itu diberikan dalam bentuk jaminan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Skema tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih pada 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank Himbara yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kopdes Merah Putih merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Program itu juga menjadi salah satu bentuk kompensasi atas pengalihan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD), yang lebih banyak disalurkan langsung ke masyarakat melalui program lintas kementerian. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian menjelaskan, pengurangan alokasi TKD akan dikompensasi melalui berbagai program kementerian/lembaga, termasuk Kopdes Merah Putih, dengan anggaran Rp 1.300 triliun.

"Yang penting tepat sasaran dan memberi dampak ke seluruh daerah," ujar Tito dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, beberapa waktu lalu. Berdasarkan PMK 63/2025, pemerintah mengalokasikan Rp 16 triliun dari SAL untuk mendukung penyaluran pinjaman kepada koperasi desa.

Dana itu akan dipindahkan dari rekening kas SAL ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN), lalu disalurkan melalui bank-bank Himbara, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BSI. Menurut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, penempatan dana tersebut di Himbara bertujuan sebagai jaminan untuk mempermudah akses pinjaman bagi Kopdes Merah Putih.

Pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi Sugandi menilai, alokasi SAL sebesar Rp 16 triliun merupakan langkah strategis menghidupkan koperasi desa. "Ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat desa. Koperasi di desa berfungsi mengelola usaha lokal, dan kebijakan ini memungkinkan dana pusat langsung menjangkau masyarakat desa," kata Yogi saat dikonfirmasi di Jakarta, akhir pekan lalu.