Komisi X DPR Setujui Pagu Definitif Perpusnas Tahun 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi X DPR RI menyetujui pagu definitif Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp 721,6 miliar.

Keputusan ini disahkan dalam rapat dengar pendapat dengan agenda tunggal penyesuaian RKA-K/L Perpusnas sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, pada Rabu (18/9/2024).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menjelaskan anggaran untuk Perpusnas pada 2025 tidak mengalami penambahan. Namun, dia menekankan pentingnya literasi untuk kemajuan bangsa.

“Tingginya tingkat literasi adalah ciri bangsa yang maju. Kami sangat mendukung penuh upaya peningkatan budaya literasi dan pemanfaatan data raya untuk membangun peradaban yang lebih baik,” ujarnya.

Legislator Fraksi Partai Golongan Karya ini menambahkan anggaran ini harus dioptimalkan untuk mendukung program literasi di daerah terluar, tertinggal, dan terpencil (3T). Program layanan perpustakaan berbasis digital dan inklusif, termasuk program bantuan bahan bacaan bermutu untuk 10 ribu perpustakaan desa sangat diperlukan untuk menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia.

"Kami mendukung optimalisasi anggaran terutama di daerah 3T. Program layanan perpustakaan yang inklusif dan berbasis digital, termasuk program perpustakaan di desa-desa, sangat kami dukung," katanya.

Dia mendukung perpustakaan yang mendorong inklusi sosial. Berbagai program layanan seperti perpustakaan keliling, motor baca, dan titik baca diharapkan dapat terus dikembangkan agar masyarakat yang tidak memiliki akses ke perpustakaan, dapat menikmati fasilitas literasi.

"Kami berharap Perpusnas dapat menyusun rencana kebijakan yang adaptif terhadap pemerintahan yang baru, serta terus meningkatkan perannya dalam membangun budaya literasi di Indonesia," harapnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf. Dia mendukung program-program yang telah berjalan, termasuk pengadaan perpustakaan bergerak, seperti motor baca.

“Kami berharap, program motor baca ini dapat terus dikembangkan. Selain itu, penting untuk melanjutkan upaya pelestarian naskah-naskah kuno, yang merupakan warisan budaya penting bagi bangsa kita,” tambahnya.

Dia menyampaikan apresiasi atas berbagai terobosan yang telah dilakukan oleh Perpusnas. “Kami melihat bahwa Perpusnas proaktif dalam membuat terobosan-terobosan baru, dan kami sangat mengapresiasi pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan,” ungkapnya.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Djohar Arifin Husin menyampaikan apresiasi atas kinerja Perpusnas. “Terima kasih kepada Perpusnas atas kinerjanya, tetapi anggaran ini masih jauh dari yang kita harapkan,” ujarnya.

Dia menuturkan, peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan perpustakaan. Ia menilai bahwa daerah sering kali kurang peduli karena keterbatasan anggaran.

"Perpustakaan harus menjadi tempat yang menyenangkan, dengan fisik yang memadai. Ke depan, saya berharap anggaran bisa lebih besar, bahkan sampai Rp10 triliun, untuk membangun perpustakaan yang menarik," ujarnya/

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Komisi X DPR RI terhadap kinerja Perpusnas. Dia menjelaskan Perpusnas telah merespons masukan dari Komisi X DPR RI dengan mengalokasikan anggaran untuk 25 titik baca dan 20 motor perpustakaan keliling.

“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan literasi masyarakat di daerah yang betul-betul membutuhkan keberadaan buku dapat terpenuhi,” jelasnya.

Selain itu, dia mengatakan perlunya dukungan terhadap program strategis yang tengah dijalankan oleh Perpusnas, terutama dalam upaya melestarikan kekayaan budaya, meningkatkan layanan literasi, serta digitalisasi naskah. "Saat ini, ada lebih dari 6.000 naskah yang belum sempat didigitalisasi karena keterbatasan dana," katanya.

Pihaknya berharap pemerintahan baru memiliki perhatian yang lebih besar terhadap Perpusnas, baik dari APBN maupun sumber-sumber lain. Dia menambahkan, program yang telah dirintis oleh Perpusnas perlu dilanjutkan dan diperbesar dampaknya di masa depan.

"Misalnya, terkait penyediaan lokus baca di desa yang tahun ini baru 10 ribu desa, kalau tahun depan tidak ada anggarannya, kan sayang padahal responsnya sangat positif dan membahagiakan masyarakat," tuturnya.