Cegah Gangguan Trantibum, Mendagri Imbau Pemda-Forkopimda Jaga Kekompakan

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sulawesi Selatan untuk terus menjaga kekompakan dalam mencegah potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum). Ia menekankan pentingnya melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan berbagai elemen terkait lainnya untuk mencegah gangguan tersebut.

Hal itu disampaikan Tito saat memberikan arahan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, hari ini. Lebih lanjut, Tito mengatakan perlu dilakukan deteksi intelijen untuk membaca potensi gangguan trantibum.

"Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi, kemudian kalau sudah terjadi ya kayak kemarin, cepat bisa diatasi," ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (11/9/2025).

Tito menambahkan, bila gangguan trantibum terlanjur terjadi dan menimbulkan korban, Pemda perlu segera melakukan langkah-langkah penanganan terhadap para korban. Selain itu, Pemda juga harus memperbaiki berbagai infrastruktur yang rusak akibat gangguan tersebut.

Adapun biaya perbaikan dapat dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, pemerintah pusat siap memberikan bantuan apabila keuangan daerah terbatas.

"Jadi kita harapkan semua rekonstruksi berjalan secepat mungkin," ujarnya.

Selain berdialog dengan masyarakat, Pemda juga perlu menjalankan berbagai program yang berpihak kepada rakyat. Langkah ini antara lain membuka lapangan kerja, menghidupkan sektor swasta, hingga mengendalikan inflasi agar harga-harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.

"Dan saya melihat datanya cukup bagus, di Sulawesi Selatan ini relatif cukup baik angka inflasi, angka pertumbuhan ekonomi cukup bagus," ujar Tito.

Tito menegaskan, stabilitas keamanan berperan penting dalam mendukung agenda pembangunan. Tanpa keamanan yang baik, pembangunan akan sulit berjalan sesuai harapan.

"Kalau pembangunan enggak berjalan, otomatis masyarakat juga akan susah. Karena nanti angka kemiskinan akan bertambah dan lain-lain. Jadi mari kita jaga sama-sama stabilitas keamanan," ujarnya.

Di sisi lain, Tito juga mengingatkan Pemda agar menghidupkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), termasuk Pos Ronda, untuk menjaga keamanan di tingkat lokal. Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh kepala daerah untuk menghidupkan kembali Siskamling.

Ia menilai, sistem tersebut efektif menjaga keamanan lingkungan karena berbasis partisipasi masyarakat. Tito berharap gubernur, bupati, dan wali kota dapat turun langsung mengecek Pos Ronda agar masyarakat termotivasi menjaga lingkungannya.

"Meskipun tugas negara tentu menjaga keamanan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), tapi Kamtibmas itu tanggung jawab kita semua," ujarnya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam forum tersebut Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, jajaran Forkopimda, bupati/wali kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, serta pejabat terkait lainnya.

(akn/ega)