Beras Medium-Premium Mau Dihapus, Apa Untungnya buat Konsumen?

Jakarta -

Pemerintah berencana menghapus aturan kualitas medium dan premium akan menimbulkan kerugian dan keuntungan bagi masyarakat. Rencana itu muncul usai ramai kasus pelanggaran di sektor beras.

Lantas apa keuntungan bagi masyarakat jika kualitas beras medium dan premium dihapus dari pasaran?

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, menilai kebijakan tersebut akan hanya memberikan keuntungan bagi produsen. Sementara konsumen hanya mendapatkan dampak buruk, terutama bagi kalangan menengah ke bawah.

"Bagi produsen akan berhemat karena tidak perlu lagi labeling dan biaya distribusi jadi berkurang karena tidak perlu pembedaan lagi antara medium dan premium," kata dia kepada detikcom, Senin (25/8/2025).

Sementara bagi konsumen, khususnya kelas menengah ke bawah akan menerima kerugian karena tidak memiliki pilihan beras kualitas baik dan terjangkau. Padahal pembagian kualitas dan harga eceran tertinggi (HET) berfungsi sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat rentan.

"HET ini kan fungsinya untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah masyarakat yang perlu dijaga daya belinya itu menengah bawah. Jadi beras medium dan HET ini harus wajib ada untuk melindungi konsumen masyarakat bawah. Kalangan atas yang pengeluarannya lebih banyak untuk non makanan, tidak akan terguncang kalau harga beras premium naik," terangnya.

Eliza menilai kualitas beras medium harus tetap ada karena ini dikonsumsi kalangan menengah ke bawah. Eliza memandang bagi kalangan menengah ke bawah, pengeluaran lebih banyak untuk makanan. Ketika harga beras naik, ini akan mempengaruhi pola konsumsi mereka.

"Yang seharusnya dilakukan itu dihilangkan HET beras premium, karena konsumen beras premium ini kalangan atas yang tidak masalah jika harga beras naik sekalipun. Mereka pun punya kemampuan lebih besar untuk mengganti sumber pangan mereka. pemerintah tidak perlu repot mengurusi HET premium," tuturnya.

Sementara, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan terdapat kerugian dan keuntungan bagi masyarakat jika pemerintah atur satu harga serta kualitas beras medium dan premium dihapus.

Sebenarnya, jika kualitas medium dan premium dihapus, maka masyarakat masih tetap bisa mendapatkan beras dengan kualitas yang baik. Namun, dengan catatan pemerintah mengatur satu harga dan satu kualitas dengan ketentuan yang meningkat.

Hanya saja, masyarakat kalangan atas yang dapat merasakan. Karena harga beras dengan kualitas tinggi yang tidak diatur akan cenderung lebih tinggi.

"Pemilik merek beras premium bisa berlomba-lomba menawarkan produk terbaiknya untuk konsumen. Penggilingan padi kecil bisa memproduksi beras kelas di bawahnya. Tentu dengan harga menyesuaikan. Penggilingan padi besar dan kecil tetap beroperasi sesuai kemampuan masing-masing. Konsumen beras premium dan medium tetap terlayani," terang dia.

Meski demikian, ada kerugian yang didapat masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah yang akan mendapati kenaikan harga beras. Dihapusnya dua kualitas beras menjadi satu harga dan kualitas, maka harga yang diatur akan cenderung lebih mahal.

"Masyarakat yang biasa mengonsumsi beras medium akan terbebani oleh kenaikan harga. Warga miskin/rentan tidak memiliki pilihan beras dengan harga lebih terjangkau," terangnya.

Ia menyarankan, pemerintah bisa mengatur produsen untuk tetap memproduksi beras kualitas medium dan premium. Namun, dengan catatan HET beras premium dihapus atau tidak lagi diatur.

"Dengan cara ini, produsen beras premium bisa berlomba-lomba menawarkan produk terbaik bagi konsumennya. Dengan tiada HET beras premium, keuntungan produsen bisa di-'subsidi' silangkan ke beras medium," ungkapnya.

Khudori mengatakan saat produsen besar berlomba-lomba memproduksi beras premium, maka penggilingan padi kecil yang akan mengambil bagian untuk menggarap beras kualitas medium.

"Jadi, konsumen beras premium dan medium tetap terlayani, sesuai kemampuan daya beli. Yang lebih penting, dengan rasio kewajiban memproduksi beras medium dengan rasio tertentu tidak perlu ada kekhawatiran pasokan beras konsumen warga kebanyakan ini kurang. Lebih dari itu, regulasi di sini tetap selaras dengan internasional," jelas dia.

Sebelumnya, rencana penghapusan kualitas beras premium dan medium disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan menetapkan satu kualitas beras dengan ketetapan satu harga batasan atas.

Keputusan ini diambil setelah heboh temuan beras oplosan di pasaran. Hasil ini juga merupakan rapat koordinator dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Badan Pusat Statistik hingga Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

"Beras nanti kita akan buat hanya satu jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya tidak lagi premium dan medium. Beras ya beras," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

Namun, kelanjutan dari rencana itu belum terlihat hilalnya. Zulhas dalam kesempatan berbeda mengatakan pihaknya bersama Kementerian/Lembaga terkait sudah menyelesaikan pembahasan revisi ketentuan dua kualitas beras premium dan medium.

Meski begitu Zulhas mengaku belum bisa menyampaikan lebih jauh terkait hal ini, sebab pembahasan revisi tersebut masih harus dilaporkan lebih dulu ke Presiden Prabowo Subianto dan menunggu persetujuannya.

"Ya, kami sudah rapat. Tentu nanti kami akan lapor kepada Pak Presiden dulu, ya. Sudah, tapi belum bisa diumumkan sebelum lapor kepada Pak Presiden. Kami akan lapor dulu," kata Zulhas singkat di Kantornya, Rabu (13/8/2025).

Simak juga Video: Mentan Lapor ke Prabowo Harga Beras Mulai Turun

(kil/kil)