3 hours ago
1
Jakarta -
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menegur para pembantunya jika tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Puang mengatakan teguran itu sebagai bagian dari tugas DPR RI.
Hal itu dikatakan Puan dalam pidatonya di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Awalnya puan menyinggung soal DPR melalui alat kelengkapan dewan menjalankan tugas secara konstitusional dan bertanggung jawab.
"Bahwa DPR RI melalui alat kelengkapan dewan, komisi-komisi, dan badan-badan yang ada menjalankan tugas pengawasan secara konstitusional, objektif, kritis, dan bertanggung jawab," kata Puan dalam pidatonya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Barulah Puan meminta izin kepada Prabowo menegur pembantunya yang tidak bekerja seperti diharapkan. Hal itu agar visi misi Prabowo dalam Asta Cita dapat terwujud.
"Maka, apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional," ucapnya.
Puang mengatakan hal itu merupakan mekanisme check and balances yang sehat dalam demokrasi, dan juga pertanggungjawaban DPR. Jika tidak diawasi, kata Puan, bisa lupa arah.
"Fungsi pengawasan DPR RI itu bukan semata rutinitas, melainkan bagian dari komitmen konstitusional: Karena kalau tidak diawasi, bisa-bisa lupa arah. Kalau tidak diingatkan, bisa-bisa jalan sendiri," ucapnya.
Ketua DPP PDIP itu juga menyebut meski sudah diingatkan, masih perlu ditepuk pundaknya. Hal itu agar para pembantu presiden bisa selalu mawas diri.
"Bahkan kadang, sudah diingatkan pun masih butuh ditepuk pundaknya, agar selalu mawas diri, selalu berada di koridor jalan kebijakan Presiden, dan mensukseskan pelaksanaan visi misi Bapak Presiden dalam membangun bangsa dan negara," tuturnya.
(ial/lir)
English (US) ·