Pramono: Fasilitas Umum Rusak Imbas Demo Mulai Diperbaiki, PPSU Dikerahkan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai melakukan perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat kericuhan demo pada Jumat (29/8).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, pihaknya telah diminta bergerak cepat untuk memulihkan kondisi di lapangan.

“Tadi pagi saya secara langsung sudah keliling ke tempat-tempat yang terjadi peristiwa semalam, seharian kemarin. Baik yang itu dirusak, terbakar, dan sebagainya,” kata Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8).

Ia menuturkan, halte dan fasilitas umum yang terbakar maupun dirusak segera diperbaiki.

Pramono mencontohkan kerusakan di Halte Slipi 1, Gerbang Tol Semanggi, hingga banyak pos polisi yang terbakar.

“Makanya semuanya ini yang bisa diperbaiki segera diperbaiki, dan saya minta untuk segera karena kita tidak bisa menunggu lagi,” ujarnya.

Pemprov DKI juga mengerahkan penuh pasukan penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) atau untuk melakukan pembersihan.

“Kemudian untuk pasukan PPSU, pasukan pelangi, oranye, biru, hijau dan sebagainya. Saya minta yang biasanya untuk hari Minggu ini kan tidak semua bekerja. Sekarang saya minta Sabtu Minggu ini full bekerja,” tutur Pramono.

Pramono menyebut, ia juga merasakan perih karena sisa gas air mata di depan Polda Metro Jaya yang masih terasa.

“Dan tadi pagi, bahkan ketika setelah saya menginstruksikan Jalan Sudirman, Thamrin, Gatot Subroto, yang terutama depan Polda Metro Jaya, yang gas air matanya luar biasa. Ketika saya datang, saya juga masih merasakan gas air mata yang luar biasa,” tutur Pramono.

“Maka untuk itu, saya minta ini untuk segera dibersihkan dan sekarang sudah dilakukan pembersihan. Yang utama sudah tetapi yang pinggir-pinggirnya saya merasa belum puas, untuk juga dibersihkan,” tutur Pramono.

Menurutnya, Transjakarta yang sempat terdampak kini sudah kembali beroperasi meski beberapa mengalami kerusakan. Pramono memastikan perbaikan akan dilakukan secara bertahap agar layanan publik bisa kembali normal.

“Armada yang menjadi kewenangan sepenuhnya dari BUMD Jakarta. Sekarang hampir semuanya sudah dibuka. Walaupun ada beberapa kerusakan,” tandasnya.

Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.