Pemulihan Kawasan Kumuh, 700 Rumah Tak Layak Huni di DKI Mulai Direnovasi

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan, Maruarar Sirait (Ara), mengungkapkan pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta akan memulai program pemulihan kawasan kumuh pada tahun 2026. Saat ini ada 700 rumah tidak layak huni di Jakarta mulai direnovasi.

"Ada sekitar 700 rumah yang sedang direnovasi, yang dari tidak layak huni menjadi layak huni. Kemudian juga tahun depan kita sudah sampaikan tadi ada untuk pemulihan kawasan yang kumuh di Jakarta," kata Ara di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Ara menyebut, program tersebut akan dilakukan dengan skema gotong royong. Pemerintah pusat, Pemprov DKI, serta berbagai elemen masyarakat akan dilibatkan, termasuk lembaga filantropi dan dunia usaha.

"Jadi nanti kita program anggarannya gotong royong untuk perumahan. Ada dari Jakarta, ada dari pemerintah pusat dan juga banyak dari gotong royong, dari Buddha Tzu Chi, dari Kadin, dari perusahaan yang semua gotong royong untuk bagaimana membenahi kawasan-kawasan Jakarta yang kumuh supaya tidak kumuh lagi," jelasnya.

Menurut Ara, dukungan kebijakan Pemprov DKI seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga akan membantu mempercepat perbaikan hunian masyarakat kecil.

"Sinergi ini penting sehingga rakyat kecil yang mau mengurus BPHTB, PBG, sekarang sudah gratis. Itu langkah yang baik," ucapnya.

Selain itu, Maruarar menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya anak muda, untuk berani mulai mencicil rumah sejak dini. Ia menilai keberpihakan fiskal sudah cukup besar, mulai dari subsidi bunga 5 persen, pembebasan BPHTB dan PBG di Jakarta, hingga pembebasan PPN untuk rumah di bawah Rp 2 miliar.

"Dari muda udah mulai nyicil 15 tahun, apalagi Pak Gub sudah bebaskan BPHTB, PBG, pemerintah pusat juga untuk Rp 2 miliar ke bawah PPN-nya dibebaskan. Jadi sudah banyak sebenarnya keberpihakan di sektor fiskal kepada rakyat," jelasnya.

(bel/ygs)