Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY) hingga saat ini masih menyimpan anggaran sebesar Rp9,2 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski sempat terjadi penyesuaian dari angka awal Rp 42 miliar, anggaran tersebut belum direalisasikan karena menunggu kepastian dari Pemerintah Pusat.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, Wiyos Santoso, mengatakan anggaran tersebut diproyeksikan untuk pembangunan 3 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DIY. Setiap lokasinya membutuhkan dana sekitar Rp3 miliar, khusus untuk pembangunan dapur dan sarana prasarana awal.
“Kita kalau provinsi kan kejatah 3 (SPPG) ya, MBG. Jadi satu itu untuk sentra pembangunan dapur, pengadaan alat masaknya itu kemarin dari hasil zoom dengan pusat itu sekitar biayanya sekitar Rp3 miliar,” kata Wiyos ditemui Pandangan Jogja usai Rapat Paripurna di Kantor DPRD DIY, pekan lalu (19/9).
Adapun tiga lokasi yang diajukan, dua berada di wilayah Sleman, satu berada di wilayah Gunungkidul. Namun, realisasi proyek ini masih menunggu evaluasi dan keputusan dari Pemerintah Pusat.
“Sudah 3 kali kita diverifikasi. Tinjauan lokasi, itu kan harus persetujuan pusat juga, tidak terus asal kita bangun di situ kita bangun, tapi harus dari pusat,” imbuhnya.
Anggaran tersebut bisa jadi akan dialihkan ke program lain jika ternyata pembangunan SPPG masih memakai anggaran Pemerintah Pusat. Namun, Pemda DIY tetap memilih menyiapkan dana sejak awal sebagai bentuk antisipasi.
“Kan lebih baik kita ada persiapan daripada kita terus enggak ada uang, terus nanti kita harus menyediakan, kita ribut lagi menggeser anggaran,” ujarnya.