Karding Sampaikan PR untuk Menteri P2MI yang Baru: RUU PPMI-Moratorium Saudi

Mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan tugas atau pekerjaan rumah (PR) untuk Menteri P2MI yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, Mukhtarudin.

Karding direshuffle Prabowo bersama beberapa menteri lainnya pada Senin (8/9) lalu.

Usai dilakukan prosesi serah terima jabatan (sertijab), Karding menyampaikan bahwa beberapa tugas Kementerian P2MI terdekat adalah tentang revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Mungkin kalau disebut PR itu yaUndang-Undang 18/2017,” ujar Karding di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Selasa (9/9).

Selain revisi UU PMI, Karding juga menyampaikan tugas Kementerian P2MI terdekat adalah pencabutan moratorium Arab Saudi tentang perundingan perjanjian penempatan PMI sektor domestik.

“Waktu itu sekitar 600.000, 400.000 domestik, 250.000 formal atau high skill. Kalau ada PR lain mungkin yang harus diselesaikan cepat supaya kita enak jalannya,” tutur Karding.

Dia juga menyampaikan bahwa penting dalam penyerapan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke Korea Selatan. Menurutnya, masih ada ribuan calon PMI yang sudah dinyatakan lulus namun belum diberangkatkan.

“Mungkin agak perlu sekarang ada namanya roster Korea itu, jadi anak-anak ini daftar dinyatakan lulus tapi belum diterima jumlahnya sekitar 16.000,” ungkapnya.

“Dan ini kalau tidak diserap nanti itu akan bisa berpotensi untuk menjadi masalah sosial politik itu aja saya kira,” lanjutnya.

Sementara itu, Mukhtarudin dalam kesempatan yang sama mengatakan dirinya tidak ada target khusus dari Presiden Prabowo. Kata dia, fokusnya saat ini adalah memberikan pelayanan dan pelindungan bagi PMI yang telah memberi banyak sumbangan devisa.

“Pertama adalah pelindungannya, mulai dari awal pemberangkatan ketika bekerja, pemulangan,” jelasnya.

“Kemudian juga bagaimana meningkatkan pekerja-pekerja kita yang hari ini kurang lebih 5,2 juta yang terdaftar, tapi ada juga yang tidak terdaftar hampir 4 kesekian juta,” pungkasnya.