Jokowi Respons Namanya Sering Disebut di Kasus Korupsi, dari Tom Lembong, Nadiem Sampai Kuota Haji

Liputan6.com, Jakarta - Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi namanya yang dikaitkan dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Jokowi malah menjelaskan, bahwa setiap kebijakan dan program kerja kementerian pada dasarnya tidak terlepas dari arahan presiden sebagai kepala pemerintahan. Sebab itu, menurutnya dalam setiap kasus yang menimpa menteri, nama presiden akan kerap dikaitkan.

“Ya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya. Karena apa pun program kerja menteri, pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden,” kata Jokowi kepada wartawan di kediaman pribadinya pada Jumat (30/1/2026).

Meski demikian, Jokowi menegaskan tidak pernah memberikan perintah atau arahan yang bertentangan dengan hukum, termasuk yang mengarah pada praktik korupsi.

“Namun, tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, enggak ada,” tegasnya.

Jokowi menambahkan, bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bersifat normatif dan ditujukan untuk kepentingan pelayanan publik, bukan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Ya, memang itu kebijakan dari presiden. Memang itu arahan dari presiden,” kata Jokowi.

Adapun dalam perjalanan penegakan hukum sejumlah kasus korupsi, nama Jokowi memang sempat dimunculkan saat persidangan. Mulai dari kasus korupsi impor gula, pengadaan laptop Chromebook, hingga tata kelola minyak mentah.

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong pernah menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015–2023.

Dalam persidangan yang digelar Senin, 23 Juni 2025, Ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra sempat menyarankan agar Jokowi selaku Presiden RI pada periode tersebut untuk dihadirkan sebagai saksi.

"Sebaiknya presiden dihadirkan untuk memberikan keterangan di sini, bahwa memang dia memberikan arahan. Itu lebih clear, lebih objektif dan juga nanti akan jelas pertanggungjawabannya," kata Wiryawan.

Saat memberikan kesaksian pada Senin, 30 Juni 2025, Tom Lembong menyebut kasus yang menjeratnya terikat dengan upaya menjalankan perintah Jokowi. Dia mendapatkan tugas untuk menstabilkan harga pangan yang mengalami gejolak pada 2015, sehingga turut melakukan impor gula sebagai tindak lanjut penugasan yang dimulai oleh Mendag pendahulunya, yaitu Rachmat Gobel.

"Sebagai menteri, menteri bidang perekonomian yang bertanggungjawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak," kata Tom Lembong.

Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menyebutkan nama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi saat membacakan Nota Keberatan pribadinya dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, Senin, 5 Januari 2026.

Awalnya, dia mengaku diminta banyak pihak untuk menolak tawaran sebagai menteri. “Hampir semua orang di sekitar saya membujuk saya untuk menolak jabatan tersebut,” ujar Nadiem.

Namun, Nadiem memilih menerima jabatan tersebut dengan satu alasan, bahwa ini menjadi panggilan negara dan generasi penerus bangsa. Jika menolak, maka artinya menutup mata atas krisis pendidikan yang terjadi di Indonesia. 

“Pak Jokowi memberikan saya tugas yang berat dan penting, untuk secepatnya melaksanakan digitalisasi di dunia pendidikan,” ungkapnya.

Sebab itu, peningkatan sarana TIK seperti laptop, proyektor, dan wifi router untuk sekolah menjadi keniscayaan. Tentunya demi berhasil memanfaatkan semua aplikasi yang dikembangkan, termasuk Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). 

Urgensi tersebut pun semakin nyata saat pandemi Covid-19 melanda negeri, di mana sekolah di Indonesia ditutup selama hampir 2 tahun. Kebutuhan untuk pembelajaran berbasis IT menjadi sangat diperlukan.

“Inilah dasar dari program digitalisasi pendidikan, visi besar Pak Presiden Joko Widodo yang menjadi amanah saya sebagai menteri," terang Nadiem.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku mantan Komisaris Utama Pertamina bersaksi di sidang lanjutan kasus korupsi tata kelola minyak mentah pada Selasa, 27 Januari 2026. Di hadapan majelis hakim, dia menyinggung nama mantan Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, yang disebutnya perlu diperiksa.

Awalnya, dia mempertanyakan pemberhentian dua sosok yang dianggap kredibel dalam mengelola BUMN Pertamina, Joko Priyono dan Mas’ud Khamid.

"Bagi saya, dua saudara ini adalah Dirut yang terhebat yang Pertamina punya untuk mau perbaiki produksi kilang termasuk perbaiki Patra Niaga. Makanya saya sangat senang dengan mereka, semua yang saya arahkan, dia kerjakan. Termasuk soal editif ini, Pak Mas'ud ini lebih baik dipecat daripada tanda tangan kalau ada penyimpangan pengadaan. Makanya saya bilang ini adalah salah satu terbaik yang kita punya," ujar Ahok.

Merasa ada kejanggalan itu, Ahok mendorong jaksa untuk memanggil Erick Thohir hingga Jokowi jika ingin mengetahui apa alasan di balik pencopotan keduanya.

"Makanya saya selalu bilang sama pak jaksa, kenapa saya mau laporin ke jaksa? periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh Presiden bila perlu, kenapa orang terbaik dicopot?," tegas Ahok.

Di kasus kuota haji yang menyeret nama eks menteri agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka, nama Jokowi juga sempat diseret. Saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo sebagai saksi.

Usai diperiksa, Dito menjawab sejumlah pertanyaan dari awak media. Salah satunya dugaan tukar menukar antara Indonesia dan Arab Saudi demi mendapatkan tambahan kuota haji tambahan. Mendengar hal itu, politisi Golkar itu menjawabnya dengan bercanda.

"Enggak lah apa hubungannya? (Tukar menukar), kita waktu itu mintanya tukerannya sama Cristiano Ronaldo untuk ngelatih atau main di Indonesia," canda Dito di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Sebagai salah satu pihak yang diajak Presiden Jokowi untuk bertemu pihak Kerajaan Arab Saudi, Dito mengatakan pembicaraan soal haji dilangsungkan pada saat makan siang.

"Kronologi pembicaraan pembicaraan waktu itu lagi makan siang, Presiden Jokowi dengan Prince Mohammed bin Salman (MBS). Itu sebenarnya tidak kuota spesifik, tapi pelayanan haji. Karena kan haji kita butuh banyak dan tidak hanya haji, sebelumnya ada IKN dan investasi juga," tutur Dito.