DPR RI Ingatkan BGN soal Keracunan MBG, Korban Bukan Sekadar Angka Statistik

Jakarta -

Anggota DPR RI Komisi IX, Edy Wuryanto mengatakan bahwa dalam program Makan Bergizi Gratis (BGN) para stakeholder harus menjamin keamanan pangan, sehingga kasus keracunan pada penerima manfaat haruslah nol.

Menurut Edy, dalam banyaknya kasus keracunan di MBG, BGN telah melanggar banyak pasal seperti PP No 86 Tahun 2019, Permenkes No 14 Tahun 2021, dan PMK No 2 Tahun 2023.

Semuanya ini menuntut sebelum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memenuhi standar keselamatan pangan. Jika standar ini tidak dipenuhi, menurut Edy akan berkorelasi dengan keracunan.

"Oleh karena itu tidak bisa keracunan itu dibandingkan dengan statistik pak. Tidak bisa. Bapak (Dadan Hindayana) jangan ngasih informasi ke Presiden soal statistik (angka keracunan)," kata Edy di gedung MPR/DPR RI, Rabu (1/10/2025).

"Ini sumbernya dari mana ini bapak Presiden ngomong hanya satu persen. Itu mencederai perasaan rakyat," lanjutnya.

Edy meyakin bahwa kasus keracunan makanan di program MBG seperti fenomena gunung es. Artinya, dari 6.517 kasus keracunan yang dilaporkan BGN, diduga masih banyak lagi insiden yang belum dilaporkan.

"Jadi soal ini harus dibangun komunikasi yang empati, yang baik dengan masyarakat. BGN belajar dari situ," kata Edy.

Senada, anggota DPR RI Komisi IX, Tutik Kusuma Wardhani juga menegaskan bahwa BGN, melalui SPPG di berbagai wilayah juga harus menjaga kualitas rasa dari menu MBG.

"Kalau rasa makanannya tidak disukai, itu banyak yang terbuang dan kami sudah melihat secara langsung. Tidak bisa dipungkiri lagi, ini banyak yang terbuang juga. Untuk itu mari kita cari solusinya," kata Tutik.

"(SPPG) itu perlu dibenahi secara total. Diberikan edukasi yang lebih detail tentang tupoksinya masing-masing," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui insiden keracunan terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun program itu telah berjalan dengan cepat hingga diterima oleh 30 juta penerima, keracunan memang terjadi.

"Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, anak dan ibu hamil terima makanan. Ada kekurangan? Ya. Ada keracunan makanan? Iya," ujar Prabowo dalam Munas VI PKS, Senin (29/9/2025).

Keracunan itu dinilai Prabowo hanya terjadi pada sebagian kecil penerima saja. Bila dilihat datanya, insiden keracunan menurutnya tak sampai 1% dari total makanan yang dibagikan.

"Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu, adalah 0,00017 persen. Ini tidak membuat kita puas dengan itu, tapi namanya usaha manusia yang demikian besar dan belum pernah dilakukan dalam sejarah dunia," ungkap Prabowo.

(avk/kna)