Dirut KAI soal Utang Kereta Cepat: Ini Bom Waktu

Jakarta -

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, menyebut utang dan kerugian PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dapat menjadi bom waktu bagi perseroan. Hal itu ia ungkap dalam rapat perdananya bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Diketahui, sepanjang semester I 2025 KCIC menelan kerugian hingga Rp 1,6 triliun. Pada periode yang sama, KAI mencatat total penyerapan kerugian mencapai Rp 1,424 triliun. Namun angka tersebut menyusut dibanding semester I tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 2,377 triliun.

Mulanya, Bobby menjelaskan pihaknya akan mendalami persoalan beban keuangan KCIC. Ia memastikan dapat memahami permasalahan-permasalahan KAI dalam satu minggu, termasuk KCIC. Kemudian ia menyebut akan segera berkoordinasi dengan Danantara.

"Kami yakin dalam satu minggu ke depan, kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu," ungkap Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Namun belum genap Bobby menyelesaikan pernyataan tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyelaknya. Ia meminta KAI untuk berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengenai persoalan KCIC. Pasalnya, Danantara telah menyusun solusi penyelesaian KCIC dalam RKAP 2025.

"Kami ingin sampaikan dalam RKAP 2025 Danantara, itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Nah, saya minta pak Bobby koordinasi dengan Danantara, kan setiap bulan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja kan? Nah, di situ tolong dibicarakan dengan Managing Director KAI soal penyelesaian permasalahan Whoosh ini," jelasnya.

Bobby pun mengaku akan berkoordinasi dengan BPI Danantara untuk penyelesaian persoalan keuangan KCIC. "Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian (persoalan) KCIC ini," imbuhnya.

Diketahui, KAI masuk dalam konsorsium proyek tersebut melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). KAI sendiri menjadi pengendali mayoritas PT PSBI dengan kepemilikan saham sebanyak 58,53%. Dalam konsorsium tersebut, PT PSBI memegang kendali 60%, sedangkan 40% sisanya dipegang oleh perusahaan asal China, yakni Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

Berdasarkan catatan detikcom, diketahui pembangunan proyek ini mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk menutup cost overrun atau bengkak proyek Kereta Cepat sebesar Rp 6,98 triliun atau hampir Rp 7 triliun.

(kil/kil)