Dasco Tegaskan Tunjangan Perumahan DPR Sudah Disetop Sejak 31 Agustus 2025

Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tunjangan perumahan telah dihentikan sejak 31 Agustus 2025. Dasco mengatakan DPR akan terus melakukan evaluasi menyeluruh.

"Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan, dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025," kata Dasco saat audiensi dengan mahasiswa di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Selain itu, kata dia, DPR melakukan moratorium kunjungan ke luar negeri. Kemudian, DPR juga akan melakukan efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri.

"Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke luar negeri anggota DPR, serta melakukan efisiensi-efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri," ujarnya.

"Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan," sambung dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah menerima laporan dari para ketum partai terkait gejolak yang terjadi di masyarakat. Para ketua umum partai politik itu juga melapor ke Prabowo telah memberi sanksi kepada anggota mereka yang dianggap mencederai perasaan rakyat.

"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung mulai hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," kata Prabowo di Istana, Minggu (31/8).

Prabowo mengatakan pihaknya juga telah menerima laporan dari pimpinan DPR. Mereka menyatakan akan mencabut kebijakan tunjangan untuk anggota DPR.

"Kemudian, para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," tutur Prabowo.

(amw/dek)