Cegah Keracunan Massal MBG, Menkes Minta Sertifikat Higienis SPPG Dipercepat

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta proses pembuatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program makan bergizi gratis disederhanakan. Ini menyusul munculnya kasus keracunan MBG secara berulang dan masih ada SPPG yang belum memiliki SLHS.

Dengan penyederhanaan ini, SLHS nantinya bisa dikeluarkan lebih cepat, dan SPPG bisa segera menerapkan standar yang sudah tersertifikasi. Keamanan anak yang mendapat MBG pun semakin baik.

"Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan jadi sekarang sudah ada penyederhanaannya. Supaya mempercepat penerbitan SLHS ke ribuan SPPG yang ada," ujar Menkes dalam rapat kerja bersama DPR-RI Komisi IX di Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

Menkes menuturkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan seluruh Dinas Kesehatan untuk mengerahkan Puskesmas dalam mengawasi jalannya SPPG. Pengawasan yang dilakukan Puskemas nantinya meliputi bahan makan, penjamah atau orang, dan lingkungan fisik dapur.

Pada bagian bahan makanan, pemeriksaan meliputi tanggal kedaluwarsa, cara penyimpanan, pengolahan, proses pengolahan, proses packing, dan distribusi. Pemeriksaan pada penjamah meliputi pemeriksaan kesehatan, higienitas personal, perilaku selama proses, dan sertifikat pelatihan. Sedangkan, untuk lingkungan fisik dapur meliputi kebersihan dapur, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, tempat packing, dan sumber air yang digunakan.

"Kita juga sudah mensosialisasikan ke seluruh dinkes, tolong bantu teman-teman di Badan Gizi Nasional, untuk bisa ngecek makanannya seperti apa, cara masaknya dan orangnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, sampel pangannya seperti apa, ada tes cepatnya," ujarnya.

Selain itu, Menkes mengatakan pihaknya juga akan mengerahkan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk ikut membantu mengawasi program makan bergizi gratis (MBG). Ini dilakukan untuk mencegah kejadian keracunan yang beberapa kali terjadi usai menyantap MBG.

Selama ini UKS lebih banyak digunakan sebagai tempat pendidikan dan pembinaan. Namun, melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), UKS juga akan diperbantukan dalam mengawasi program MBG. Anak sekolah nantinya juga diajarkan untuk lebih memahami gizi dan keamanan pangan.

"Misalnya, nanti kita ajarin UKS kalau menerima makanan dilihat dulu. Ada warna yang aneh nggak, ada bau yang aneh nggak, ada lendirnya nggak, ini kita mau ajarin. Sehingga nanti kalau masuk, bisa mencegah nggak usah dimakan duluan," tandasnya.

(avk/kna)