17+8 Tuntutan Rakyat dari Andovi-Jerome dkk dari Media Sosial Dibahas di DPR

Jakarta -

17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati, menggaung di media sosial setelah aksi massa sejak 25 Agustus 2025. Daftar tuntutan ini digaungkan dalam unggahan media sosial para influencer dan selebritas.

Para pemengaruh yang mengumpulkan dan menyusun 17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati, antara lain Jerome Polin, Andovi da Lopez, Jovial da Lopez, Salsa Erwina Hutagalung seorang konten kreator dan aktivis, Abigail Limuria (co-founder What Is Up Indonesia?), Fathia Izzati Malaka (musisi dan aktivis sosial), Andhyta F Utami (ekonom lingkungan), Cheryl Marella (jurnalis), JS Khairen, dan Cania Citta.

Hari ini, mereka mendatangi langsung DPR RI untuk secara formal menyerahkan 17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati. 17+8 atau 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang ke DPR RI diserahkan oleh perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah.

"Sejak awal kami telah mengkomunikasikan tuntutan ini ke DPR lewat berbagai kanal. Pertama, hari Senin itu dimulai dengan tuntutan terbuka di media sosial yang berkembang secara pesat. Dan, saya yakin dengan perangkat media monitoring pemerintah, mereka pasti sudah aware," kata Abigail Limuria, di gerbang Pancasila gedung DPR RI, Kamis (4/9/2025).

Kemudian, mereka juga mem-follow up lewat jalur informal atau WhatsApp ke beberapa perwakilan pimpinan DPR dan partai politik. Selain mereka juga sudah mengirimkan surat melalui email ke anggota dan pimpinan DPR yang jumlahnya sekitar 580 orang.

Akhirnya, akun DPR RI mengunggah respons untuk 17+8 Tuntutan Rakyat ini melalui media sosial pada Rabu (3/9/2025) malam.

"Walaupun itu sudah terjadi, kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan itu adalah hal lainnya. Oleh karena itu, hari ini kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini juga secara formal, secara fisik, supaya sudah tidak ada lagi alasan, bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal," tegas Abigail.

Ada dua bagian tuntutan yang disampaikan. Pertama adalah '17+8 Tuntutan Rakyat' dan '17 Tuntutan Rakyat Dalam 1 Minggu'-'8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun.

Andovi da Lopez meyakini anggota DPR RI bisa mengerjakan 17 tuntutan ini.

"Tahun lalu, di 22 Agustus, pasca putusan MK RUU Pilkada, bisa kok dikerjakan dalam satu malam saja. Jadi kalau soal speed pekerjaan, mereka bisa kok luar biasa jika ada niatnya," tegas Andovi da Lopez.

Diterima Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka

Penyerahan 17+8 Tuntutan Rakyat ini diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade dan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka. Saat menerima, Andre turut menandatangani surat serah terima 17+8 tuntutan tersebut.

Dilihat dari CNN Indonesia, pimpinan DPR RI akan menggelar rapat bersama para pimpinan fraksi membahas 17+8 Tuntutan Rakyat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat sekaligus akan mengevaluasi dan menyatukan pendapat dengan delapan fraksi di DPR.

"Nah kami dalam audiensi tadi sudah menyampaikan DPR dalam waktu singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, yaitu termasuk dalam 17+8," kata Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Rabu (3/9).

Isi Lengkap 17+8 Tuntutan Rakyat

DALAM 1 MINGGU, DEADLINE: 5 SEPTEMBER
- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
- Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
- Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
- Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
- Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
- Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

DALAM 1 TAHUN, DEADLINE: 31/8/2026
- Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
- Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
- Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
- Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan
- Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor
- Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
- Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
- Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan.

Dari point-poin singkat '17+8' di atas, ada penjelasan lebih lengkap, berikut isinya:

17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu, Deadline: 5 September 2025

Tugas Presiden:1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Tugas Dewan Perwakilan Rakyat:3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasi transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
Tugas Ketua Umum Partai Politik:6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
Tugas Kepolisian Republik Indonesia:9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan kekerasan dan melanggar HAM.
Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia):12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipi selama krisis demokrasi.
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi:15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun, Deadline: 31/08/2026

1. Bersihkan Reformasi DPR Besar-besaran
Lakukan audit independen yang diumumkan kepada publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
DPR harus merevisi UU Kepolisian, Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.