Sidang Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Ahok Pastikan Tak Ada BBM Oplosan di Pertamina

Ahok menegaskan tidak pernah menerima laporan masalah mengenai penyewaan terminal BBM milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) oleh PT Pertamina. Sebagai Ketua Komite Audit Pertamina pada saat itu, Ahok juga mengaku tak menerima laporan harga sewa terminal terlalu mahal.

Penegasan itu disampaikan Ahok, saat menjawab pertanyaan jaksa mengenai apakah pernah mendapat informasi mengenai penyewaan Terminal BBM milik PT OTM oleh Pertamina pada 2014.

"Apakah saudara saksi pernah mendapatkan laporan dari direksi baik itu dari subholding maupun holding terkait fakta-fakta disampaikan (penyewaan terminal BBM oleh Pertamina tahun 2014)?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/1/2026).

"2014 Saya masih jauh belum masuk ke dalamnya," jawab Ahok.

"Tapi ini kan periode sewanya sampai 2024 Saudara Saksi," cecar jaksa.

Menjawab hal itu, Ahok menjelaskan bahwa Dewan Komisaris tidak bersingunggan hingga ke persoalan operasional sewa dalam jangka waktu yang panjang. Kecuali, ada temuan BPK atau BPKP.

"Nah, ini tidak ada (laporan) selama saya masuk, saya ketua Komite Audit, ada teman saya itu, tidak pernah menerima laporan adanya temuan kemahalan seperti ini," tutur Ahok.

Meski begitu, Ahok menduga, sewa terminal dilakukan karena banyak jetty atau infrastruktur dermaga di terminal BBM milik Pertamina mengalami kerusakan pada tahun tersebut. Kerusakan itu mengakibatkan kapal besar tidak bisa bersandar.

"Saya enggak tahu apa karena itu, tetapi yang pasti 2014 saya belum masuk dan tidak ada temuan di Komite Audit waktu saya masuk," Ahok menandasi.

Sebagai informasi, pernyataan Ahok disampaikan saat duduk menjadi saksi dalam sidang perkara rasuah tata kelola minyak mentah. Dalam kasus tersebut, negara diyakini oleh tim jaksa mengalami para ahli diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 285.017.731.964.389 (Rp 285 triliun).