Populer: Luhut Jadi Ketua Komite Percepatan Digital; Penerapan Data Tunggal

Berita populer kumparan Bisnis pada Selasa (26/8) diawali oleh Luhut Pandjaitan yang ditunjuk sebagai Kepala Komite Percepatan Digital. Nantinya Komite Percepatan Digital akan mempercepat integrasi data publik untuk kebutuhan pelayanan seperti KTP hingga Bansos.

Selain itu, berita mengenai penerapan data tunggal oleh Komite Percepatan Digital turut menjadi kabar yang paling banyak dibaca. Berikut ringkasannya:

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Penunjukan ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 yang mengatur pembentukan lembaga nonstruktural di bawah Presiden tersebut.

Adapun Luhut juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

“Susunan organisasi Komite Digital Pemerintah terdiri atas: a. Ketua: Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan,” tulis beleid tersebut, dikutip Selasa (26/8).

Komite Percepatan Digital Pemerintah bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, serta memberikan rekomendasi percepatan dan penyelarasan agenda prioritas transformasi layanan digital pemerintah.

“Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang selanjutnya disebut Komite Digital Pemerintah,” demikian bunyi Perpres tersebut.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan telah membahas penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) bersama Komite Percepatan Transformasi Digital secara perdana, Selasa (26/8).

Pembahasan mengenai DPI ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Melalui DPI, pemerintah mengeklaim dapat menekan defisit anggaran hingga ratusan triliun.

“Budget defisit mungkin kira-kira kalau saya tidak keliru angkanya Rp 600-an triliun, dengan penghematan-penghematan [DPI] tadi yang dicoba secara sepintas dihitung oleh tim itu [jadi] hampir Rp 350 sampai Rp 400 triliun. Itu kita belum masuk banyak sektor yang lain,” kata Luhut di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat pada Selasa (26/8).

Pada tahap awal, Komite Percepatan Transformasi Digital akan fokus pada tiga hal utama yakni: digitalisasi program bantuan sosial, digitalisasi perizinan usaha, dan peningkatan integrasi DPI.

Nantinya, Banyuwangi juga dipilih untuk menjadi lokasi laboratorium uji coba atau piloting project dari penerapan sistem tersebut untuk program bantuan sosial (bansos).

“Nanti bulan September, minggu ketiga kita sudah melakukan piloting, pilot project di Banyuwangi dan Presiden akan datang sendiri dan sekarang sudah kita siapkan berapa bulan ini Banyuwangi,” ujar Luhut.