Pencatutan KTP di Pilkada Jakarta Dinilai Cukup Masif, Bawaslu Harus Proaktif

Anggota Dewan Pembina Perludem sekaligus pengajar pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengomentari kabar pencatutan KTP sejumlah warga untuk mendukung calon independen Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Titi menyebut, pencatutan KTP bukanlah masalah baru dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun, menurutnya, yang saat ini terjadi cukup masif.

"Saya belum pernah menemukan pola seperti di Pilkada Jakarta. Karena ini bisa dikatakan cukup masif. Kenapa saya bisa katakan cukup masif? Tadi PBHI sudah menyebut ya menerima ratusan teman-teman yang mengadu," kata Titi dalam jumpa pers virtual, Jumat (16/8).

Bahkan, Titi sendiri mendapat banyak cerita dari teman-temannya yang juga mengalami pencatutan KTP itu. Jika ditotal, jumlahnya sekitar 50 orang.

Untuk itu, Titi meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bisa segera menindaklanjuti permasalahan ini.

"Bawaslu tidak boleh menunggu, sekadar mengatakan 'kalau ada laporan kami akan proses'," ujar dia.

"Melihat informasi atau kemudian indikasi yang sudah beredar di masyarakat, mestinya Bawaslu itu proaktif, mengambil langkah aktif memproses, tanpa harus menunggu laporan. Apalagi kalau laporannya sudah masuk," tegasnya.

Sebab, menurut Titi, jika Bawaslu tak bergerak cepat menangani masalah ini bakal mempengaruhi berbagai aspek lainnya. Di antaranya soal kepercayaan publik hingga kredibilitas calon itu sendiri.

"Kalau kita berpikir sebaliknya, ini juga penting bagi kredibilitas calon dan proses pilkada. Jadi ini kan bermuara pada Dharma-Kun ya. Dharma-Kun sendiri butuh terhadap perlindungan kredibilitasnya supaya dugaan pelanggaran ini tidak berlarut-larut tanpa adanya penegakan hukum," jelas Titi.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) membuka posko pengaduan bagi para warga yang merasa KTP-nya dicatut untuk mendukung calon independen Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Sekretaris PBHI, Gina Sabrina, menyebut per Jumat (16/8) pukul 19.25 WIB, setidaknya sudah ada 205 data pelapor yang membuat aduan pencatutan KTP untuk dukungan Dharma-Kun.