Parah! 4 Ribu PNS Bangkrut karena Tercekik Utang

Jakarta -

Utang rumah tangga masyarakat Malaysia mengalami peningkatan serius, khususnya dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Bahkan tak sedikit PNS Negeri Jiran itu yang bangkrut karena utang yang kian menumpuk, namun tanpa sanggup membayarnya.

Departemen Kepailitan Malaysia mencatat sebanyak 4.194 kasus kebangkrutan yang melibatkan PNS negara itu terjadi sejak 2020 hingga Juni 2025. Jumlah ini setara dengan 0,3% dari total abdi negara yang dimiliki Malaysia saat ini.

Wakil Menteri Keuangan Lim Hui Ying mengatakan pemerintah melalui Badan Konseling Kredit dan Pengelolaan Utang (AKPK) akan membantu para PNS yang mengalami kebangkrutan ini.

Dalam hal ini pemerintah Negeri Jiran akan menyediakan layanan konsultasi, bantuan pengelolaan keuangan, dan program restrukturisasi utang bagi individu yang menghadapi kesulitan keuangan serius.

"Bagi pejabat baru, Departemen Layanan Publik menyelenggarakan Program Transformasi Pikiran, yang memberikan paparan awal terhadap pengelolaan keuangan pribadi untuk memastikan mereka dapat mengelola utang secara bijaksana," kata Lim seperti dikutip dari Malay Mail, Rabu (13/8/2025).

"Pegawai negeri sipil juga terikat oleh aturan yang mengharuskan gaji bersih bulanan mereka minimal 40% dari pendapatan kotor mereka, untuk mencegah mereka terjerat utang serius," ujarnya.

Di luar itu, Lim melaporkan hingga Maret 2025 utang rumah tangga Malaysia telah mencapai RM 1,65 triliun atau 84,3% dari PDB (Produk Domestik Bruto). Namun jumlah ini menurutnya masih dalam batas aman, karena aset keuangan rumah tangga masyarakat Negeri Jiran masih jauh di atas itu.

"Namun hal ini masih dapat dikelola pada tingkat makro, karena aset keuangan rumah tangga selama periode yang sama berjumlah RM 3,45 triliun, 2,1 kali lebih tinggi dari total utang," tambahnya.

Ia menyebutkan sektor perumahan adalah komponen utang rumah tangga terbesar di Malaysia, mencapai 61,1% dari total utang yang ada. Untuk mengatasi permasalahan ini, menurut Lim pemerintah Negeri Jiran telah memperkenalkan berbagai skema perumahan terjangkau termasuk melalui program Residensi Madani dan PR1MA.

(igo/fdl)