Mendagri Dorong Pemda Optimalkan Bonus Demografi demi Indonesia Emas 2045

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan bonus demografi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, sumber daya manusia (SDM) berkualitas menjadi modal penting untuk kemajuan negara.

"Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia menjadi negara maju dengan income per kapita minimal 14 ribu US dolar per orang, itu sangat mungkin seperti diprediksi oleh banyak lembaga dunia," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025).

Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah, serta pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Lebih lanjut, ia menjelaskan terdapat tiga syarat penting untuk menjadi negara maju, yakni jumlah angkatan kerja yang besar, sumber daya alam (SDA) yang melimpah, serta bentangan wilayah yang luas. Dari ketiga faktor tersebut, ia menekankan pentingnya keberadaan SDM berkualitas, mengingat banyak negara dengan SDA terbatas tetap mampu menjadi negara maju karena ditopang oleh SDM yang unggul.

"Siapa (negara) yang mampu yang menguasai produksi terkuat dia akan mendominasi," tambahnya.

"Persoalannya jadi bukan sumber daya alam yang menjadi pendorong utama untuk menjadi negara maju, tapi sumber daya manusia yang berkualitas," sambungnya.

Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi melalui pembangunan manusia yang sehat, terdidik, terlatih, dan terampil. Ia pun mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan kekayaan alam, melainkan juga memperkuat program peningkatan kualitas generasi muda.

"Bagaimana kita membuat anak-anak muda kita menjadi produktif, memiliki kemampuan skill, terdidik, terlatih, sehat," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji menyatakan, pembangunan SDM harus dimulai dari keluarga sebagai unit masyarakat terkecil.

"Kalau keluarga kita baik-baik saja insyaallah nanti ekonomi juga baik, inflasinya juga baik, negara juga baik dan itu fondasi utama bagi Kementerian kita adalah kekuatannya dari keluarga," terangnya.

Ia juga menerangkan terdapat 30 indikator PJPK yang perlu menjadi perhatian Pemda, meliputi penurunan stunting, pengendalian angka kematian ibu dan bayi, hingga peningkatan partisipasi angkatan kerja. Indikator-indikator tersebut perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar pelaksanaannya terukur dan berkesinambungan.

(akd/akd)