Masa Tunggu Haji RI 28-40 Tahun, Pimpinan MPR Beri Solusi Agar Bisa Diperpendek

6 hours ago 3
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyoroti lamanya masa tunggu haji di Indonesia. HNW menyebut, masa tunggu di kota besar mencapai puluhan tahun.

Misalnya di Jakarta. HNW bilang, masa tunggu di Jakarta bisa mencapai 28 tahun. Sementara di Makassar sudah mencapai 40 tahun.

"Di Jakarta saja antrean sudah di atas 28 tahun, di Makassar, Sulawesi Selatan, bisa di atas 40 tahun," kata HNW kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (18/8).

Jemaah haji minum teh hangat saat tiba di Aula Asrama Haji Embarkasi Jakarta, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (12/6/2025). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO

Solusi Agar Masa Tunggu Haji RI Pendek

Politikus PKS ini mengatakan, ada sejumlah solusi yang ia tawarkan untuk mempercepat masa tunggu haji. Misalnya, agar memperjuangkan agar kuota haji dinaikkan.

"Kami juga mengusulkan agar tentang kuota itu juga dinaikkan. Jangan hanya 1:1.000 seperti sekarang ini, sehingga berdampak kepada antrean yang sangat panjang," kata HNW.

"Kami mengusulkan agar ada upaya maksimal di pemerintah untuk mengejar kuota haji itu bukan 1:1.000, tapi 2:1.000. Sehingga dengan 2:1.000, maka daftar haji bisa diperpendek, supaya bisa menyelesaikan banyak masalah. Itu di antaranya," tambah dia.

Suasana saat jemaah haji di Muzdalifah menuju ke Mina. Foto: Moh Fajri/kumparan

Usul Anggaran Haji di Atas Rp 1 T

HNW juga mengusulkan agar anggaran haji ke depan bisa di atas Rp 1 triliun. Menurutnya, Badan Pengelola Haji telah mengusulkan anggaran haji 2026 di atas Rp 5 triliun.

"Kami mengusulkan karenanya agar anggaran untuk haji minimal adalah setara dengan anggaran yang kemarin dipergunakan untuk Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Itu di atas Rp 1 triliun sekian," kata HNW.

"Tapi kalau merujuk pada usulan dari pihak Badan Pengelola Haji pada rapat dengan Komisi VIII sebelum reses, mereka mengusulkan di angka lebih dari Rp 5 triliun," tutur dia.

Read Entire Article