Kritik Pemerintah, Serikat Petani Lampung Gelar Upacara di Lahan Pertanian

Lampung Geh, Lampung Selatan - Dalam upaya mengkritik kebijakan pemerintah ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Lampung (SPL) gelar upacara HUT ke-79 RI di lahan pertanian, Sabtu (17/8).

Adapun ratusan para petani ini berasal dari Sindang Anom Lampung Timur, Purwotani Lampung Selatan dan juga Sinar Rejeki, Lampung Selatan.

Acara upacara di lahan pertanian ini dihadiri oleh para mahasiswa, LSM, Jurnalis dan juga para petani.

Tini selaku koordinator petani di Kota Baru, dalam sambutannya saat menjadi pembina upacara mengatakan kegiatan ini bukan semata hanya untuk merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia namun kegiatan ini juga harus bisa mewujudkan keadilan.

"Kita berkumpul di sini bukan hanya untuk memperingati hari kemerdekaan bangsa. Kita menyadari bahwa makna kemerdekaan jauh lebih dalam, merdeka bukan hanya bebas dari belenggu fisik, tetapi juga tercapainya rasa keadilan dan kemanusiaan," terangnya.

Dalam sambutannya ini, Tini juga menegaskan bangsa ini dibangun atas dasar kesamaan hak, dengan pondasi nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia.

"Saya yakin sepenuhnya bahwa tujuan para pendiri bangsa ini setelah merdeka adalah untuk kemaslahatan rakyat," tambahnya.

Dengan kebijakan pemerintah tersebut, para petani terusir dari lahan mereka, nelayan menghadapi tekanan bisnis eksekutif dan masih banyak lagi.

"Sulit rasanya merayakan kemerdekaan ketika perampasan ruang hidup terjadi," jelasnya.

Lanjut Tini, dirinya mengatakan bahwa kemerdekaan ini Mash perlu diperjuangkan karena masih banyak orang-orang yang masih belum merdeka sebenarnya .

"Kita belum sepenuhnya merdeka. Kemerdekaan sejati masih perlu diperjuangkan, hingga hari ini, cita-cita bernegara yang tertuang dalam konstitusi kita, yaitu kesejahteraan umum dan keadilan sosial, belum terealisasi," ujarnya.

Untuk itu Tini mengajak semua pihak untuk ikut berpartisipasi wujudkan cita-cita.

"Mari bersama-sama mewujudkan cita-cita luhur bernegara itu," ujarnya.

Selanjutnya, Sumaindra Jarwadi selaku Direktur LBH Bandar Lampung menambahkan petani, mahasiswa, nelayan dan pekerja media telah menjadi korban akibat kebijakan pemerintah.

"Kami mengajak semua organisasi untuk bersolidaritas. Ayo bersama-sama mengawal kebijakan pemerintah," pungkasnya.