Kemiskinan Ekstrem 0% Sebelum 2026? Ini Jurus Pemerintah

Jakarta -

Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2026. Namun, target tersebut dinilai bisa tercapai lebih cepat, bahkan sebelum 2026 atau tahun ini.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan, target Presiden Prabowo Subianto adalah menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2026. Sementara angka kemiskinan relatif ditargetkan turun ke 4,5% dari saat ini 8,47%.

"Pertama, target Bapak Presiden Prabowo Subianto 0% kemiskinan ekstrem di 2026. Ya mendekati 0% lah, 0% itu terlalu sempurna. Kemiskinan relatif itu 4,5%, sekarang kan 8,47%. Pada 2029, 4,5%-5%," ujarnya dalam konferensi pers yang diselenggarakan Kantor Komunikasi Kepresidenan tentang Progres Sejumlah Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), di Kantor BP Taskin, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025).

Penurunan angka kemiskinan ekstrem ini juga akan dibantu melalui pembukaan lapangan kerja, sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Terdapat dua program pemerintah yang ke depan diproyeksikan menyerap tenaga kerja cukup besar. Pertama, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Budiman mengatakan, program ini akan menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja dari total 80.000 Kopdes Merah Putih.

"Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah menghitung minimal akan ada 2 juta tenaga kerja baru terserap kalau sudah 80.000," jelasnya.

Kedua, penambahan tenaga kerja dari program MBG. Wakil Kepala I BP Taskin Nanik S. Deyang mengungkapkan, program ini diyakini mampu menyerap hingga 3,5 juta tenaga kerja. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi satu dapur MBG mempekerjakan 50 orang dikalikan target 30.000 dapur MBG.

"Dapur MBG, kalau kita hitung, misalnya yang kerja langsung saja 50 orang. Dikali 30 ribu dapur, itu 1,5 juta. Artinya tahun ini, 3,5 juta tenaga kerja," ungkapnya.

Nanik menambahkan, ini baru penyerapan tenaga kerja dari dua program prioritas pemerintah. Ke depan, jumlahnya akan terus meningkat melalui program-program lainnya.

"Ini baru dua. Saya belum bicara sekolah rakyat, yang akan menyerap tenaga kerja dari guru honorer yang diangkat. Artinya, dari dua program Pak Presiden ini saja, dari MBG dan koperasi, tahun ini kira-kira sudah 3,5 juta orang. Otomatis, insyaallah, sebelum 2026 kemiskinan ekstrem bisa dihapuskan. Insyaallah," pungkasnya.

Sebelumnya, Budiman pernah mengungkapkan kepada detikcom cara mencapai 0% kemiskinan ekstrem. Salah satunya dengan mendorong penciptaan pelaku usaha di berbagai sektor.

"Jika mengacu pada data terakhir mengenai tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,83% pada Maret 2024 atau setara dengan populasi 2,35 juta jiwa, maka target 0% kemiskinan ekstrem pada akhir 2026 masih realistis. (Caranya) dengan menciptakan entrepreneurship pemberdayaan ekonomi di beberapa sektor," kata dia kepada detikcom, 24 April 2025.

Untuk mencapai target itu, pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp 504,7 triliun bagi program jaminan dan perlindungan sosial. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kemensos sebesar Rp 79,59 triliun.

"(Kedua) Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hingga Rp 30 triliun. (Ketiga) Alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk BPJS Kesehatan sekitar Rp 49 triliun. (Keempat) Program BLT Desa sekitar Rp 10,7 triliun. (Kelima) Subsidi energi dan non-energi senilai hingga Rp 330 triliun," terangnya.

(ada/rrd)