Desak Pemerintah soal Nasib Tenaga Honorer, Ahmad Doli: Jangan PHP Terus

Jakarta -

Platform media sosial milik Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung sejak setahun terakhir ramai. Isinya adalah komentar para tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menuntut kejelasan nasib.

Mereka menyerbu akun Instagram dan TikTok Doli, menuntut agar DPR mendesak pemerintah segera menyelesaikan nasib para honorer.

Menanggapi keluhan tersebut, Doli mengakui sejauh ini penanganan tenaga honorer memang belum ideal. Oleh karenanya, ia terus mendesak pemerintah sebelum pergantian presiden, harus menuntaskan persoalan ini.

"Saya kira itu (tuntutan) yang wajar, karena saudara-saudara kita yang telah bekerja bertahun-tahun, bahkan ada yang belasan tahun, butuh kepastian hidup. Negara harus hadir memberikan solusi," ujar Doli dalam keterangannya, Sabtu (14/9/2024).

Doli mengatakan kerap menjawab langsung beberapa pertanyaan dan keluhan dari netizen di sela-sela kerjanya. Namun karena jumlahnya sangat banyak, ia kadang 'mengakalinya' dengan membuat video yang berisi jawaban dari rangkuman sejumlah pertanyaan.

Lebih lanjut, Koordinator Presidium MN KAHMI ini juga memastikan Komisi II DPR terus mengawal eksekusi dari UU yang menjadi solusi bagi 2,3 Juta tenaga honorer di berbagai instansi.

"Alhamdulillah setelah melewati tiga tahun kajian dan perdebatan-termasuk meyakinkan pemerintah-solusi yang win-win untuk tenaga honorer dan PPPK dapat dicapai," jelasnya.

Doli menambahkan, Kementerian PAN-RB, BKN, dan Komisi II telah menyepakati terkait penataan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN. Hal ini akan diselesaikan dengan mengikuti seleksi CASN tahun 2024.

Sementara, untuk mengetahui kualitas dan kompetensi masing-masing, penilaiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Kemudian akan ditetapkan menjadi PPPK Penuh Waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing.

Adapun pada 5 September 2024, Komisi II kembali memanggil pemerintah untuk memastikan proses itu berjalan. Pada rapat dengan mitranya tersebut, Doli mendesak agar pemerintah, dalam hal ini Menpan-RB segera memastikan pengangkatan, agar para tenaga honorer tidak merasa nasibnya digantung.

"Saya mau tahu roadmap yang benar itu yang mana, jangan sampai saudara kita tenaga honorer di PHP-in terus. Karena kami yang disalahkan Pak, Bu, tahunya mereka datang ke rumah wakil rakyat. Padahal kan macetnya di sana," pungkas Doli.

Sebagai informasi, pada 5 Januari lalu melalui unggahan video di Tiktok @ahmaddolikrn, Doli menjelaskan semua tenaga honorer yang sudah masuk list, akan diangkat. Meski demikian, lantaran adanya mekanisme dan penyesuaian anggaran negara, proses pengangkatan akan dilakukan secara bertahap.

Unggahan tersebut mendapat sambutan luas dari publik, dengan jumlah komentar mencapai lebih dari 5.000 dan dilihat hampir 300.000 kali. Banyak para netizen yang mengaminkan ucapan Doli. Tak sedikit pula yang menyampaikan aspirasinya.

"Amien, semoga seluruh honorer diangkat tanpa tes," ungkap pemilik akun @Sant***.

"Perjuangkan juga nasib kami yang belum terdaftar di BKN. Kami tenaga teknis yang tidak didaftar," tulis pemilik usernam @3d***.

Tak hanya honorer di instansi pemerintah, para guru di sekolah swasta juga menyampaikan pendapatnya pada kolom komentar.

"Bagaimana kami Pak yang mengajar di sekolah swasta?" ucap akun @rin****.

"Terima kasih perjuangannya Pak, mohon diperjuangkan nasib honorer Security, Driver, Pramubhakti dll. Mohon diperjuangkan," tulis akun @udhan****.

(anl/ega)