Beras Satu Harga Masih Digodok Mentan, Titiek Soeharto Pesan Jangan Buru-buru

Jakarta -

Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto meminta penjelasan kepada Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terkait rencana beras satu harga. Hal tersebut ditanyakannya dalam rapat kerja Mentan dengan Komisi IV DPR Kamis (21/8/2025).

Sebelumnya, pemerintah menghapus ketentuan dua kualitas beras premium dan medium, sehingga menjadi satu standar dan satu harga eceran tertinggi (HET).

"Pak Menteri, itu mengenai harga yang mau disatukan antara premium dan medium satu harga itu kebijaksanaan itu apa itu. Saya banyak ditanya orang-orang itu rencana bapak seperti itu?" tanya Titiek.

Amran pun menjelaskan rencana itu memang sudah beberapa kali dibahas di tingkat rapat koordinasi terbatas (Rakortas). Namun, pemerintah belum mengambil keputusan final.

"Pertimbangan kami maaf ini seluruh beras itu subsidi, pangan subsidi Rp 150 triliun, ini memang kami butuh masukan juga dari bapak ibu saat ini. Rp 150 triliun itu subsidinya pangan. Kenapa mengatakan pangan itu identik dengan padi, karena komposisinya itu sangat besar," ujar Amran.

"Kalau kita bagi saja, anggaplah kita kasar membagi sesuai BPS saja 48% atau 40% saja artinya yang digunakan uang negara berbisnis maaf itu kurang lebih Rp 60 triliun. Kenapa kita intervensi ada HET, kemudian ada HPP, karena ini adalah vital, kalau ini bermasalah itu kita kesulitan. Nah ini kita jaga sehingga kita meminta kepada, oh ini belum selesai. InsyaAllah kita tindaklanjuti nanti, tapi nanti arahannya adalah kita ingin konsumen menikmati tetapi petani kesejahteraan harus terjaga," sambungnya.

Titiek pun meminta Mentan tidak terburu-buru dalam mengeluarkan statemen ataupun mengambil keputusan soal satu harga beras. Pasalnya rencana tersebut masih baru dalam pembahasan.

Menurut Titiek, jika kebijakan itu dipaksakan tanpa kajian matang, justru merugikan masyarakat dan bisa berujung pada pencabutan aturan di kemudian hari.

"Jangan terburu-buru lah gitu ya, nanti diterapkan satu harga nggak tahunya ini nggak cocok gitu buat kita. Nanti Pak Presiden harus mencabut lagi. Jadi harus benar-benar lah gitu.Jangan cepat-cepat kasih pernyataan ini itu, kalau nggak cocok buat kita. Presiden lagi harus menurut tangan di hari berikutnya peraturan ini dicabut itu jangan sampai terjadi di perberasan ini," tutur putri mantan Presiden Soeharto itu.

Tonton juga video "Beras Premium 'Hilang' dari Minimarket gegara Kasus Beras Oplosan?" di sini:

(hns/hns)