Bahlil Rapat Bareng Menhan-Menkeu Bahas Tambang Timah Ilegal di Babel

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pagi tadi. Rapat itu membahas penataan areal tambang timah di Bangka Belitung.

"Saya tahunya datang rapat membahas tentang cara penanganan masalah timah di Bangka Belitung," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

Bahlil mengatakan, rapat itu membahas penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah. Sebanyak 89% IUP dimiliki langsung oleh BUMN PT Timah Tbk.

"Ya pertama adalah penataan untuk perkuat PT Timah, karena 89% dari total IUP timah itu dikuasai PT Timah, maka harus kita tata, apalagi ini BUMN," sebut Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan pihaknya juga meminta operasional tambang PT Timah bisa melibatkan masyarakat sekitar dalam bentuk koperasi dan UMKM.

"Kemudian tadi saya meminta agar implementasinya bisa melibatkan masyarakat, koperasi, dan UMKM sebagai bagian daripada kerja-kerja IUP PT Timah, sudah barang tentu memperhatikan aspek sosial lingkungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat," ujar Bahlil.

Pembahasan Rapat

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertahanan yang dikutip dari Antara, rapat tersebut bertujuan untuk merancang regulasi tata kelola pertambangan timah agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kemakmuran bangsa, sesuai amanat konstitusi.

Karo Infohan Setjen Kemenhan Brigjen TNI Frega Wennas Inkiriwang mengatakan rapat diawali dengan paparan Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro terkait kondisi aktual pertambangan timah. Menurut pihak PT Timah Tbk, masih maraknya praktik penambangan ilegal menyebabkan produksi perusahaan belum optimal.

"Dalam presentasi tersebut, turut disampaikan dua opsi kebijakan strategis yang dapat ditempuh, antara lain penertiban penambangan ilegal serta langkah-langkah penataan lainnya," kata Frega.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga hadir dalam rapat tersebut. Dalam keterangan yang sama disebutkan Purbaya memaparkan soal aktivitas ilegal yang berkaitan dengan Bea dan Cukai.

Selanjutnya, ada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang memaparkan tentang keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang membutuhkan pengaturan keimigrasian.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Industri Mineral Brian Yuliarto dalam rapat itu juga memaparkan pemanfaatan timah sebagai potensi strategis dari logam tanah jarang.

Frega melanjutkan, rapat para menteri itu digelar secara tertutup. Dengan adanya rapat ini pihaknya akan merumuskan rekomendasi langkah strategis kepada Presiden Prabowo Subianto terkait tata pengelolaan tambang yang tepat.

(hal/ara)