Angka Kemiskinan Kota Sukabumi Turun Jadi 7,2 Persen

Plt Sekretaris, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Asep Supriadi.

SUKABUMI--Angka kemiskinan Kota Sukabumi mengalami penurunan menjadi 7,2 persen. Hal ini berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 ini.

'' Angka kemiskinan di Kota Sukabumi terus mengalami penurunan pasca pandemi Covid-19,'' ujar Plt Sekretaris, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Asep Supriadi, Rabu (2/10/2024). Data terbaru menunjukkan penurunan dari 7,5 persen tahun lalu menjadi 7,2 persen di 2023.

Menurut Asep, kemiskinan lebih berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam seminggu terakhir sebelum survei. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kemiskinan tidak bisa disamakan dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Pandemi Covid-19 terang Asep, telah menyebabkan peningkatan angka kemiskinan secara global, termasuk di Kota Sukabumi. Namun, sejak 2022, terjadi penurunan yang signifikan, menandakan pemulihan ekonomi di daerah tersebut.

Asep menuturkan, meskipun Kota Sukabumi memiliki posisi PDRB terendah di Jawa Barat, hal ini bukanlah indikator langsung dari tingkat kemiskinan. Ia menyatakan bahwa posisi PDRB selama puluhan tahun tetap di tiga terbawah.

PDRB lanjut Asep, dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan aktivitas ekonomi, termasuk sektor tambang dan industri. Oleh karena itu, PDRB tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan untuk menilai kesejahteraan masyarakat.Asep mengatakan, konsep PDRB per kapita, yang merupakan PDRB dibagi jumlah penduduk. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Sukabumi.

'' Laju pertumbuhan ekonomi per kapita Kota Sukabumi berada di urutan ke-11 tertinggi di Jawa Barat, menunjukkan adanya dinamika positif dalam perkembangan ekonomi meskipun tantangan tetap ada,'' ungkap Asep. Laporan menunjukkan bahwa LPE (Laju Pembangunan Ekonomi) Kota Sukabumi di tahun 2023 berada di angka 5,12, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional dan ini merupakan indikator baik terhadap kemajuan ekonomi daerah.

Data yang dipublikasikan Bappeda tutur Asep, mencakup informasi hingga tahun 2023. Ia memastikan bahwa pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa tren penurunan kemiskinan ini berlanjut. Riga Nurul Iman