AHY Ungkap Perintah Prabowo Tambah Bandara Internasional

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bicara tentang arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah jumlah bandara internasional di Tanah Air. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pariwisata di daerah.

AHY mengatakan, arahan itu disampaikan langsung oleh Prabowo kepada dirinya dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat Sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu.

"Kita mendapatkan tugas dari Pak Presiden untuk Bandara Internasional ini perlu kita hidupkan. Tentunya saya ingin mendengarkan nanti progresnya seperti apa yang perlu ditangani bersama-sama, mana yang sudah siap, dan mana yang masih perlu waktu," kata AHY saat membuka Rakor Evaluasi Progres dan Capaian Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

AHY menjelaskan, menghidupkan kembali bandara-bandara internasional di Indonesia menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mendorong industri pariwisata di daerah-daerah. Dengan demikian, diharapkan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

"Semangatnya adalah dengan mengaktifkan Bandara Internasional di lokasi-lokasi tertentu itu diharapkan akan menghadirkan arus parawisata yang lebih baik," ujarnya.

Namun ia menekankan, kebijakan tersebut juga harus dibarengi dengan pengujian apakah benar setelah dibuka nantinya akan berdampak signifikan terhadap pariwisata, atau justru ada faktor lain yang justru lebih mempengaruhi.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan baru saja menetapkan 40 bandara di Indonesia berstatus bandara internasional. Rinciannya, ada 36 bandara umum yang dijadikan bandara internasional, 3 bandara khusus juga dicap bandara internasional, dan satu bandara kelolaan pemerintah daerah menjadi bandara internasional.

Langkah ini selaras dengan titah Presiden Prabowo Subianto. Namun sejumlah pihak menilai, langkah tersebut justru kurang tepat dan justru malah membuat tata kelola menjadi tidak efektif.

Pengamat penerbangan Gatot Rahardjo menilai justru seharusnya jumlah bandara internasional di Indonesia tak perlu terlalu banyak. Kalau perlu bandara internasional yang ada sekarang dikurangi jumlahnya seperti yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.

"Justru seharusnya jumlah bandara internasional di Indonesia dikurangi dan Indonesia menerapkan sistem hub and spoke untuk kebandarudaraan yang melayani penerbangan internasional dan domestik," sebut Gatot kala dihubungi detikcom, Selasa (5/8/2025).

Selain itu, dibukanya bandara internasional dengan jumlah banyak di daerah-daerah pun dapat merugikan maskapai lokal. Sebab, kemungkinan pasar penerbangan internasional tak mampu diambil maskapai lokal, ujungnya hanya maskapai asing yang akan mengambil potensi pasar di bandara internasional tersebut.

(acd/acd)